skipnavigation

go contents

Living areas explanation

This information is drafted as of October 15, 2014.
save print bookmark sendEmail close
 Perlindungan dengan hubungan perburuhan
Tenaga asing pun memiliki status hukum sebagai seorang buruh. Oleh karena itu seperti buruh di dalam negeri, tenaga asing pun memiliki hak-hak asasi perburuhan seperti Undang-undang Perburuhan」, 「Undang-undang upah minimum」, 「Undang-undang jaminan upah」

Apabila seorang tenaga kerja asing dirugikan dengan pelanggaran, maka hak itu dapat dipulihkan dengan proses perlindungan hak.
Ruang Lingkup penerapan UU Hubungan perburuhan kepada tenaga asing
Pada umumnya peraturan hubungan perburuhan dapat diterapkan kepada perusahaan dan tempat kerja yang menggunakan tenaga asing, namun sesuai dengan UU ruang lingkup itu berbeda-beda. Hal itu adalah seperti di bawah ini.
Ruang Lingkup penerapan UU Hubungan perburuhan kepada tenaga asing

Pembagian

Ruang Lingkup

UU Perburuhan

- Semua majikan dan tempat kerja memakai 5 buruh lebih pada saat biasa

- Terkecuali majikan dan tempat kerja yang memperburuh hanya keluarga, atau tenaga kerja untuk urusan rumah tangga (「UU Perburuhan」 Pasal 11 ayat 1 )

- Semua majikan dan tempat kerja di bawah 4 orang buruh, hanya sebagian peraturan dapat diterapkan (「UU Perburuhan」 Pasal 11 ayat 2 dan 「Acara Pelaksanaan UU Perburuhan 」 Lihat tanda bintang 1)

- Majikan yang menggunakan 10 tenaga lebih pada saat biasa, akan diwajibkan untuk pembuatan peraturan kerja (「UU Perburuhan」 Pasal 93)

UU Upah Minimum

- Semua usaha dan tempat bisnis yang menggunakan semua buruh (「UU Upah Minimum 」 Pasal 3 ayat 1)

- Terkecuali, bila termasuk kepada salah satu kategori (「UU Upah Minimum」 Pasal 3 ayat 1 catatan, ayat 2 dan 「Acara pelaksanaan UU Upah Minimum 」 Pasal 6)

·Usaha dan tempat usaha yang hanya menggunakan tenaga dari keluarganya sendiri

· Tenaga untuk keperluan rumah tangga

· Pelaut atau pemilik kapal yang menggunakan tenaga kerja yang diatur dengan 「UU Pelaut」

· Jiwa buruh atau cacat fisik buruh akan membawa halangan jelas bagi pekerjaan yang dilakukan, kemudian majikan telah mendapat persetujuan untuk tidak memberlakukan peraturan dari kementeriaan Perburuhan.

UU dudukan sama laki-laki dengan wanita serta dukungan pekerjaan dan rumah tangga.

- Semua usaha dan tempat usaha yang menggunakan buruh diterapkan. (「UU dudukan sama laki-laki dengan wanita serta dukungan pekerjaan dan rumah tangga」 Pasal 3 ayat 1 )

- Terkecuali, bila termasuk ke salah satu kategori, sebagian dan atau keseluruhannya tidak usah diterapkan (「UU dudukan sama laki-laki dengan wanita serta dukungan pekerjaan dan rumah tangga」 Pasal 3 ayat 1 dan 「Acara Pelaksanaan UU dudukan sama laki-laki dengan wanita serta dukungan pekerjaan dan rumah tangga」 pasal 2)

· Usaha dan tempat usaha yang hanya menggunakan tenaga dari keluarganya yang tinggal sama-sama

·Usaha atau tempat usaha yang hanya mempergunakan tenaga kerja di bawah 5 orang.

UU Ikutsertaan Buruh dan promosi kerja sama

- Usaha dan tempat usaha yang mempunyai 30 tenaga kerja lebih yang dapat mengambil keputusan tentang syarat pekerjaan (「UU Ikutsertaan Buruh dan promosi kerja sama」 Pasal 4 ayat 1)

UU Serikat Buruh dan Penyelesaian hubungan Perburuhan

- Semua usaha dan tempat usaha yang menggunakan buruh

UU Jaminan Upah Obligasi

- Semua usaha dan tempat bisnis yang menggunakan buruh (「UU Jaminan Upah Obligasi 」Pasal 3).

- Akan tetapi, terkecualibila termasuk kepada salah satu kategori (「UU Jaminan Upah Obligasi 」Pasal 3 di catatan, 「UU Asuransi Kompensisasi Kecelakaan Industri 」Pasal 6 dan 「Acara Pelaksanaan UU Asuransi Kompensisasi Kecelakaan Industri 」Pasal 2 ayat 1 )

1. Usaha yang dijamin kompensisasi kecelakaan dari「UU Pensiun Pegawai Negara Civil」 atau 「UU Pensiun Militer」

2. Usaha yang dijamin kompensisasi kecelakaan「UU Pelaut」·「UU Asuransi Pelaut kapal dan UU Asuransi kompensisasi kecelakaan Kapal」 atau 「UU pensiun guru sekolah swasta」

3. Kontraktor pembangunan perumahan menurut「UU Perumahan」, Pembangun menurut「UU dasar industri konstruksi 」, Pembangun menurut「UU pekerjaan teknik listrik 」,Kontraktor menurut「UU Informasi dan Komunikasi 」, Kontraktor「UU Pemasangan fasilitas pemadaman 」atau kontraktor「UU Perbaikan Barang Peninggalan 」yang melakukan konstruksi ① jumlah biaya konstruksi pekerjan adalah lebih kecil daripada 20 juta won (Acara pelaksanaan「Asuransi Pekerjaan dan penagihan iuran asuransi untuk asuransi kompensasi kecelakaan industri 」 pasal 2 ayat1-2) atau ② konstruksi pembangunanyang berluas di bawah 100 m2 atau perbaikan terhadap gedung yang berluas di bawah 200 m2

4. Kegiatan bekerja di dalam rumah tangga

5. pekerjaan bukan dari 1 sampai 4, usaha yang memiliki tenaga yang lebih kecil dari satu pekerja

6. Usaha dari bidang peternakan, kehutanan·perikanan·perburuan, namun bukan bentuk PT, lalu memiliki tenaga kerja di bawah 5 orang

7. Usaha yang dikelolah oleh negara dan pemerintah daerah secara langsung

UU Jaminan pembayaran gaji pensiunan

- Semua bisnis atau tempat bisnis yang menggunakan tenaga kerja

 - hanya, bisnis yang memperkerjakan kerabat keluarga yang tinggal bersama dan kegiatan pekerjaan di rumah tangga tidak diterapkan (「Undang-undang jaminan upah pesangon tenaga kerja 」 pasal 3)

 

Perlindungan 「Undang-undang perburuhan」
Prinsip Dasar「Undang-undang perburuhan」
- keadaan kerja yang ditetapkan di dalam「UU Perburuhan」adalah dasar yang paling minim, maka pihak-pihak dalam hubungan kerja itu tidak dapat menurunkan keadaan kerja dengan alasan ini (「UU Perburuhan」Pasal 3).
※ Kontrak kerja yang tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam「UU Perburuhan」akan menjadi batal, dan bagian yang dibatalkan itu akan mengikuti sesuai dengan apa yang ditetapkan dalam 「UU Perburuhan 」 (「UU Perburuhan 」 Pasal 15).
- Kesepakatan kerja dibuat oleh majikan dan buruh dalam kedudukan yang sama sesuai dengan kemauan yang bebas (「UU Perburuhan」Pasal 4).
- Buruh maupun majikan memiliki kewajiban untuk menepati dan melaksanakan perjanjian sepakat, peraturan kerja dan perjanjian kerja dengan rajin. (「UU Perburuhan」 Pasal 5).
- Majikan tidak dapat mendiskriminasi buruh dengan alasan kelamin seks, warga negara, agama atau status sosial. (「UU Perburuhan」Pasal 6).
※ Apabila melanggar hal ini, akan dihukum dengan denda paling maksimal 5 juta won (「UU Perburuhan」 Pasal 114 ayat 1).
- Majikan tidak dapat memaksa buruh untuk bekerja tidak sesuai dengan kemauannya dengan cara kekerasan, ancaman dan pengurungan. (「UU Perburuhan」 Pasal 7).
※ Apabila melanggar hal ini, akan diberi hukuman, pengurungan penjara maksimal 5 tahun atau denda maksimal 30 juta won. (「UU Perburuhan」 Pasal 107).
- Majikan tidak boleh menggunakan kekerasan fisik kepada buruh entah terjadi kecelakaan atau alasan apa pun (「UU Perburuhan」 Pasal 8).
※ Apabila melanggar hal ini, akan diberi hukuman, pengurungan penjara maksimal 5 tahun atau denda maksimal 30 juta won. (「UU Perburuhan」 Pasal 107)
Pembuatan Kontrak Kerja
- Pembuatan kontrak kerja dapat dilakukan dalam surat tertulis, namun dengan cara lain, seperti persetujuan diam atau secara lisan pun dimungkinkan (Putusan Mahkamah Agung 4 Nop 1973 no 72다895). Tetapi kontrak kerja dengan tenaga asing yang memiliki status pekerjaan non professional (E-9) dan pekerjaan kunjungan (H-2) diwajibkan untuk mengikuti surat standar perjanjian kerja. (「UU Tentang Tenaga Kerja Asing」 pasal 9 ayat 1).
- Majikan harus mencantumkan persyaratankerja pada saat pembuatan kontrak kerja. Hal itu adalah pembentukan gaji(Unsur-unsur), cara penghitungan gaji, cara pembayaran, jam kerja, cuti membayar, cuti tahunan di dalam surat tertulis, dan jika ada permintaan buruh, surat itu harus diserahkan kepada buruh tersebut. (「UU Perburuhan」 Pasal 17 dan 「Acara Pelaksanaan Undang-undang Perburuhan」 Pasal 8).
1. Gaji atau upah
2. Jam Kerja
3. Cuti yang menerima gaji
4. Cuti tahunan yang membayar gaji
5. Tempat kerja dan kegiatan kerja
6. Jam kerja( Mulai pukul berapa, selesai pukul berapa) Jam istirahat, cuti atau tanggal merah, dan pergantian kerja.
7. Penghitungan upah, cara penghitungan dan pembayaran gaji. Waktu pembayaran dan peraturan naik pangkat dll
8. Soal pembayaran tunjangan keluarga dan cara pembayaran
9. Hal-hal tentang pensiunan
10. Uang pesangon, bonus dan upah minimum
11. Uang makan, biaya tentang alat-alat kerja
12. Fasilitas pendidikan untuk buruh
13. Peraturan tentang perlindungan ibu seperti cuti bersalin baik sebelum dan sesudahnya, cuti pengasuhan bayi
14. Hal-hal yang berkaitan dengan keselamatan dan kesehatan.
15. Kompensasi kecelakaan yang berkait dengan pekerjaan dan di luar pekerjaan
16. Penghargaan dan sanksi
17. Peraturan yang diberlakukan bidang usaha atau semua tenaga di tempat usaha
18. Bila ada asrama bagi tenaga kerja, peraturan di asrama
- Apabila persyaratan kerja berbeda dengan perjanjian kontrak kerja, maka buruh menuntut ganti rugi, dan berhak membatalkan kontrak kerja (「UU Perburuhan」Pasal 19 ayat 1).
- Lamanya kontrak kerja tidak dapat melebihi satu tahun, terkecuali masa tidak ditentukan atau suatu bidang perlu masa khusus untuk menyelesaikan pekerjaan (「UU Perburuhan」 Pasal 16). Akan tetapi 「UU tentang Tenaga Kerja Asing」mengatur bahwa kontrak kerja antara majikan dengan tenaga kerja asing dapat dibuat dan diperpanjang dalam 3 tahun (「UU Tenaga kerja Asing」 Pasal 9 ayat 3 ).
- Majikan tidak dapat membuat perjanjian sebagai antisipasi denda untuk pelanggaran atau ketidaklaksanaan kontrak kerja (「UU Perburuhan」 Pasal 20). Dan majikan tidak dapat mengadakan penghitungan dengan uang yang dipinjam atau hak untuk meminta obligasi dengan gaji, atau tidak dapat melakukan kontrak perjanjian untuk membuat tabungan paksa dan perjanjian pemeliharaan tabungan ditambah dengan kontrak perjanjian. (「UU Perburuhan」Pasal 21 dan 22).
※ Apa yang dimaksud dengan‘전차금’adalah setelah bekerja, dijanjikan bahwa akan dibayar dari upah, lalu majikan terlebih dahulu meminjamkan uang kepada buruh atau pihak parental, sedangkan‘전대채권’ adalah dengan syarat buruh akan memberikan pekerjaan, lalu memberikan uang kepada buruh atau pihak parental.
Pembuatan dan pengubahan kontrak peraturan kerja
- Kontrak peraturan kerja adalah suatu dokumen yang dibuat oleh majikan tentang tata tertib dan persyaratan kerja seperti, upah, jam kerja secara spesifik.
- Majikan yang mempunyai tenaga tetap 10 lebih, harus membuat peraturan kerja, lalu dilapor kepada kepala pemerintah perburuhan daerah. Jika terjadi perubahan pun, hal itu harus dilaporkan. (「UU Perburuhan」 Pasal 93).
1. Jam kerja( Mulai pukul berapa, selesai pukul berapa) Jam istirahat, cuti atau tanggal merah, dan pergantian kerja.
2. Penghitungan upah, cara penghitungan dan pembayaran gaji. Waktu pembayaran dan peraturan naik pangkat dll
3. Soal pembayaran tunjangan keluarga dan cara pembayaran
4. Hal tentang pensiunan
5. Uang pesangon, bonus dan upah minimum
6. Uang makan, penanggungan biaya alat-alat pekerjaan
7. Fasilitas pendidikan untuk tenaga kerja
8. Cuti sebelum dan sesudah lahir, cuti mengasuh anak
9. Perihal keselamatan dan kesehatan
10. Perbaikan suasana tempat kerja tentang kelamin seks buruh, umur dan syarat fisik jasmani
11. Perihal santunan kecelakaan yang terjadi berkaitan dengan pekerjaa atau di luar pekerjaan
12. Penghargaan dan sanksi
13. Hal-hal penting yang berkaitan dengan bisnis dan semua buruh
- Majikan menempatkan peraturan kerja itu, supaya buruh dapat melihat secarabebas, dan hal itu diberitahukan kepada para tenaga kerja. (「UU Perburuhan 」 Pasal 14 ayat 1).
※ Apabila hal ini dilanggar, akan dikenakan dengan denda 1 juta won (「UU Perburuhan」 Pasal 116 ayat 1-2 dan 「Acara pelaksanaan UU Perburuhan」 Tanda bintang 7 no 2).
- suatu kontrak kerja kurang dari peraturan kerja, maka perjanjian itu menjadi batal. Ketika hal ini terjadi, bagian yang menjadi batal akan mengikuti patokan yang dibuat di dalam peraturan kerja(「UU Perburuhan 」 Pasal 97).
Upah atau Gaji
- Gaji harus dibayar dalam cash secara full kepada buruh secara langsung. (「UU Perburuhan」 Pasal 43 ayat 1). Dengan demikian, cek dan giro (terkecuali Cek yang sudah dijamin oleh suatu bank), Kupon penukaran barang atau produk perusahaan diberikan sebagai gaji tidak diperbolehkan. Kecuali, jika ada peraturan atau kesepakatan serikat buruh, sebagian dikurangi atau dapat dibayar bukan dengan uang tetapi dengan sesuatu lain. (「UU Perburuhan」Pasal 43, ayat 1 catatan).
- Sedangkan, pembayaran gaji harus dilakukan pada tanggal yang sudah ditentukan sekali atau lebih, dalam sebulan (「UU Perburuhan」Pasal 43 ayat 2). Tetapi, upah yang dibayar secara sementara, atau imbalan atau hal-hal lain atau yang termasuk kepada salah satu kategori dianggap sebagai suatu perkecualian (「UU Perburuhan」Pasal 43 ayat 2 catatan, 「Acara pelaksanaan UU Perburuhan 」 Pasal 23).
1. Tunjangan yang diberikan sesuai dengan hasil masuk ketika 1 bulan lebih bekerja
2. Tunjangan yang diberikan ketika satu bulan lebih bekerja terus- menerus
3. Uang tambahan, bonus sesuai dengan kemampuan, tunjangan
4. Segala tunjangan yang dibayar secara tidak periodik
- Dan, apabila tenaga kerja melahirkan, sakit, bencana, atau untuk keadaan darurat, lalu meminta pembayaran gaji, walaupun belum tiba tanggal pembayaran gaji, terhadap tenaga bagian yang telah diberikan, pembayaran gaji harus dilakukan. (「UU Perburuhan」 Pasal 45 dan 「Acara Pelaksanaan UU Perburuhan」 Pasal 25).
※ Apabila melanggar standar tentang pembayaran gaji, akan diberikan hukuman kurungan penjara maksimal 3 tahun atau denda maksimal 20 juta won (「UU Perburuhan」 Pasal 109 ayat 1).
jam kerja
- Dalam seminggu, jam kerja tidak boleh melebihi 40 jam dengan tidak menghitung jam istirahat, dan dalam sehari tidak boleh melebihi 8 jam dengan tidak dihitung jam istirahat. (「UU Perburuhan」Pasal 50
- Terhadap lembur,kedua pihak membuat perjanjian, dan walaupun uang lembur dibayar tidak boleh melebihi 12 jam dalam seminggu. (「UU Perburuhan」Pasal 53 ayat 1). Ketika majikan memperlakukan kerja lembur, kerja malam (pukul 10 malam sampai pukul 6 pagi) atau kerja pada tanggal merah, walaupun sudah disepakati oleh kedua pihak, tetap membayar 50% lebih dari gaji biasanya. (「UU Perburuan」 Pasal 56).
※ Kecuali bilamana majikan membuat kesepakatan dengan wakil serikat buruh dengan persepakatan tertulis, dapat memberi cuti dengan menggantikan pembayaran gaji terhadap kerja lembur, kerja malam dan kerja tanggal merah. (「UU Perburuan」Pasal 57).
Tanggal Merah dan Cuti
- Tanggal Merah adalah hari yang tidak bekerja, sedangkan cuti adalah walaupun ada kewajiban untuk bekerja, namun dibebaskan dari pekerjaan tersebut karena diatur dalam undang-undang maupun persetujuan dari majikan.
- Majikan harus memberikan satu kali lebih dari seminggu sebagai cuti yang membayar upah kepada tenaga kerja. (「UU perburuan」 Pasal 55).
- Majikan harus memberi cuti 15 hari yang membayar upah kepada tenaga kerja yang masuk kerja 80% lebih selama 1 tahun lebih. Sedangkan bagi tenaga kerja yang belum mencapai 1 tahun, ketika 1 bulan kerja penuh, satu hari cuti yang membayar upah diberikan. (「UU perburuan」Pasal 60). Cuti tahunan yang membayar upah itu bila tidak digunakan selama 1 tahun maka akan hangus. Hanya apabila cuti itu tidak digunakan karena kesalahan majikan, tidak akan hangus. (「UU perburuan」Pasal 60 Ayat 7).
- Dan apabila seorang tenaga kerja wanita meminta, 1 hari cuti mens/haid diberikan dalam sebulan (UU Ketenagakerjaan」 Pasal 73), dan kepada tenaga kerja wanita yang hamil akan diberikan 90 hari (Apabila hamil dua anak atau lebih dalam sekaligus, diberikan 120 hari) cuti sebelum dan sesudah melahirkan. Pembagian masa cuti ini harus diberikan 45 hari (Apabila hamil dua anak atau lebih dalam sekaligus, diberikan 60 hari) lebih setelah melahirkan (「UU Ketenagakerjaan」 Pasal 74 Ayat 1).
Peraturan Jam Kerja dan Jam Istirahat, Tanggal Merah, Cuti
- Pada prinsipnya mengikuti peraturan tentang kerja lembur dan tanggal merah, tetapi bilamana termasuk kepada salah satu kategori di bawah dan majikan telah membuat kesepakatan dengan wakil serikat buruh, dapat membuat tenaga kerja untuk bekerja dengan melebihi 12 jam atau jam istirahat dapat diubah. (「UU Perburuhan」 Pasal 59 「Acara Pelaksanaan UU Perburuhan」 Pasal 32).
1. Usaha Pengangkutan, Penjualan Barang dan Pergudangan dan asuransi
2. Pembuatan film dan entertain, Komunikasi, Penelitian Edukasi dan periklan
3. kedokteran dan kesehatan, Pelayanan, Pembersihan dan Kecantikan
4. Usaha Kesejahteraan Masyarakat
- Jam kerja, istirahat dan tanggal merah yang diatur di dalam pasal 4 dan 5 dalam「UU Perburuhan」tidak akan diberlakukan kepada tenaga kerja yang termasuk kepada kategori di bawah. (「UU Perburuhan」 Pasal 63 dan「Acara pelaksanaan UU Perburuhan」 Pasal 34).
1. Tenaga kerja yang bekerja budidaya , buka lahan, penanaman tanaman, panen, dan bidang pertanian yang lain.
2. Tenaga kerja yang bekerja di bidang peternakan, penangkapan binatang dan perikanan, Flora damfauna dan akuakultur dan seri kultur.
3. Tenaga asing yang sudah diakui oleh kementerian perburuan pemerintah daerah sebagai ditugaskan pengawasan dan pekerja tidak kontinue.
4. Tenaga kerja yang bekerja pemeliharaan dan pengawasan tanpa dikaitkan dengan tipe usaha atau yang menangani rahasia
- Terhadap tenaga kerja yang di bawah jam kerjanya 15 jam perminggu, tidak dapat diterapkan sehari seminggu cuti dan cuti tahunan yang membayar.
Pemecatan
- Pemecatan tenaga kerja terjadi pada alasan (kurang mampu bekerja, ketidaklayakan karakter, penyakit maka tidak dapat memberikan pekerjaan yang baik), pemecatan penghukuman (terlalu sering absen atau terlambat, menolak bekerja, melakukan pelanggaran, perbuatan tidak benar atau amoral) dan pemecatan yang dilakukan oleh pihak majikan karena keadaan kurang baik.
- Sedangkan ketika pemecatan itu terjadi karena keadaan majikan pemecatan itu dapat dilakukan ketika memenuhi persyaratan dalam 「UU Perburuhan」.
※ Persyaratan karena alasan management (「UU Perburuhan」 Pasal 24)
1. Ada keperluan urgen dari segi management.
2. Majikan melakukan upaya untuk menghindari pemecatan karyawan.
3. Memilih orang yang dipecat sesuai dengan standar rasional,adil dan tidak mendiskriminasi kelamin seks.
4. Tentang cara untuk menghindari pemecatan dan standar pemecatan, bila di dalam usaha dan tempat usaha itu ada suatu serikat buruh yang terdiri dari separuh lebih dari tenaga kerja, maka 50 hari sebelum tanggal pemecatan majikan harus memberitahukan kepada serikat buruh lalu mengadakan pembicaraan yang sungguh-sungguh.
- Majikan tidak boleh memecat tenaga kerja tanpa alasan yang benar (「 UU Perburuhan 」 Pasal 23 ayat 1).
※ Apa itu pemecatan yang benar?
· Suatu pemecatan itu dapat diterima sebagai pemecatan yang mempunyai alasan yang benar atau tidak, akan diputuskan oleh putusan pengadilan, keputusan komite perburuhan, dan penafsiran kementeriaan tenaga kerja.
· Putusan Pengadilan mengatakan bahwa “Untuk mendapat pembenaran dari pemecatan penghukuman, bagi tenaga kerja itu ada kesalahan yang tidak dapat melanjutkan hubungan kerja, namun sejauh mana besarnya kesalahan tenaga, kebesaran kerugian perusahaan, kebiasaan pada waktu biasa, setelah terjadi kesalahan yang dilakukan oleh tenaga kerja harus diperhatikan, baru dapat memutuskan apakah itu bisa diterima sebagai pemecatan yang sah atau tidak."(Mahkamah Agung 8 April 1997 Putusan No. 96다33556), “Ketika bagi tenaga kerja ada banyak kesalahan yang dicurigakan, pemecatan terhadap tenaga kerja itu betul atau tidak, tidak bisa diputuskan dengan melihat 1 atau sebagian alasan saja tetapi mempertimbangkan keseluruhannya untuk melihat maka kesalahan itu tidak bisa melanjutkan hubungan kerja atau tidak.”(Mahkamah Agung 20. Sept.1996 Putusan No. 95누15742; Mahkamah Augung 22. Nop. 1991 Putusan No. 91다6740 Keputusan, 31.Mei.1996. Putusan No. 95누2487 Putusan)
- Majikan tidak boleh memecat tenaga kerja yang sedang ambil cuti karena cidera karena pekerjaan atau penyakit atau seorang tenaga wanita yang mengambil cuti sebelum dan sesudah melahirkan dalam waktu 30 hari. Hanya majikan memberikan kompensisasi sementara atau tidakbisa melakukan usaha lagi dapat melakukan pemecatan. (「UU Perburuhan」 Pasal 23 Ayat 2).
※ Apabila melanggar hal ini, akan diberikan hukuman kurungan penjara maksimal 5 tahun atau denda sebanyak maksimum 30juta won. (「UU Perburuhan」 Pasal 107).
- Apabila majikan ingin memecat karyawan (pemecatankarena alasan management- management pun termasuk) paling terlambat 30 hari sebelumnya memberitahukan. Bila hal itu tidak dilakukan, majikan tetap membayar gaji biasa selama 30 hari. (「UU Perburuhan」 Pasal 26).
※ Hanya, bila termasuk kepada salah satu kategori di bawah ini tidak perlu diberitahukan sebelumnya. (「UU Perburuhan」 Pasal 26 catatan dan 「Acara pelaksanaan UU Perburuhan」 tanda bintang).
1. Karena bencana alam, perang atau dengan alasan yang tidak dapat dihindari, maka tidak mungkin melanjutkan usaha.
2. Menerima uang atau pelayanan dari perusahaan penyerahan alat , lalu menerima barang yang kurang baik maka mengakibatkan halangan besar dalam produksi barang.
3. Transportasi bisnis diserahkan kepada pihak ketiga untuk mengendarai secara ilegal maka mengakibatkan kecelakaan lalu lintas.
4. Rahasia usaha atau informasi penting yang lain diberitahukan kepada perusahaan pesaing lalu membawa kerugian dalam usahanya.
5. Ketidakbenaran dibeberkan atau memprofokasi perbuatan masal secara ilegal maka mengakibatkan kerugian besar.
6. Menggelapkan uang pendapatan transportasi bisnis lalu uang perusahaan diambil atau terlibat dalam tindakan penggelapan.
7. Bahan atau produk dicuri atau dikeluarkan secara ilegal
8. Karyawan yang bekerja di general affairs, finance, dan akuntan, data pekerjaan tenaga dimanufulasi atau membuat dokumen palsu lalu membawa kerugian besar.
9. Dengan sengaja merusak aula dan fasilitas tempat kerja lalu membawa kerugian besar dalam produksi.
10. Dengan sengaja menghalangi perjalanan bisnis lalu membawa kerugian materi yang besar.
※ Dan tenaga kerja yang termasuk kepada salah satu kategori, tidak perlu diberitahukan sebelumnya. (「UU Perburuhan」 Pasal 35 「Acara Pelaksanaan UU Perburuhan 」 Pasal 16).
1. Sebagai tenaga harian belum bekerja 3 bulan terus-menerus
2. Tenaga kerja yang dapapt bekerja masa di bawah 2 bulan yang ditentukan개
3. Tenaga kerja bulanan yang belum sampai 6 bulan.
4. Tenaga kerja yang belum bekerja 6 bulan di usaha musim
5. Sejak tanggal magang belum sampai 3 bulan
※ Apabila majikan melanggar kewajiban untuk memberitahukan rencana pemecatan tersebut, akan dikenakan kurungan penjara maksimal 2 tahun atau denda maksimum 10 juta won. (「UU Perburuhan」Pasal 110 Ayat 1).
- Apabila majikan ingin memecat tenaga kerja, ia harus memberitahukan alasan pemecatan dan saat pemecatan itu dalam surat yang tertulis. Jika tidak diberitahukan dalam tertulis, hal itu tidak dapat diberlakukan. (「UU Perburuhan」 Pasal 27).
· Apabila majikan memberitahukan PHK secara tertulis yang terisi dengan alasan PHK dan saat PHK, maka hal itu dianggap sebagai pemberitahuan PHK resmi(「UU Kenagakerjaan」 Pasal 27 Ayat 3).
Perlindungan 「UU Upah minimum」
Pemberlakuan「UU Upah minimum」
- Majikan harus membayar gaji lebih banyak daripada upah minimum yang ditentukan. (「UU Upah minimum」 Pasal 6 Ayat 1), dan majikan tidak boleh menurunkan jumlah gaji tenaga kerja dengan setingkat upah minimum. (「UU Upah minimum」 Pasal 6 Ayat 2).
※ Apabila melanggar hal ini, akan dikenakan kurungan penjara maksimal 3 tahun atau denda maksimal 20juta won (「UU Ppah minimum」 Pasal 28).
- Dalam kontrak kerja mengenai jumlah gaji yang tidak mencapai upah minimum maka bagian itu akan menjadi batal lalu yang di bawah upah minimum itu dianggap membuat jumlah gaji sesuai dengan upah minimum (「UU Upah minimum」 Pasal 6 Ayat 3).
Perlindungan「UU Jaminan Pembayaran Upah」
UU Jaminan pembayaran upah
- UU Jaminan pembayaran upah adalah ketika tenaga kerja pensiun lalu majikan mengalami kebangkrutan lalu tidak dapat membayar upah dan uang pesangon maka yayasan kesejahteraan perburuhan membayar uang tersebut kepada tenaga kerja lalu nanti meminta uang itu kepada majikan.
ruang lingkup
- /Uang terlambat pembayaran upah adalah uang yang dibayar oleh yayasan kesejahteraan buruh untuk menggantikan majikan. ① gaji terakhir selama 3 bulan ② uang pesangon 3 tahun terakhir ③tunjangan penutupan 3 bulan terakhir (「UU Jaminan Pembayaran Upah」 Pasal 7 ayat 2).
Alasan pembayaran uang keterlambatan gaji
- Bilamana masuk salah satu kategori di bawah ini lalu tenaga kerja yang pensiun meminta pembayaran uang keterlambatan gajiyang belum ia terima akan dibayar. (「UU Jaminan pembayaran upah」 Pasal 7 ayat 1 dan 「Acara pelaksanaan Jaminan pembayaran upah 」 Pasal 4).
1. Putusan kepailatan menurut 「UU Pemulihan debitur dan kepailatan」
2. Putusan permulaan prosedur pemulihan menurut 「UU Pemulihan debitur dan kepailatan 」
3. Pengakuan fakta seperti kebangkrutan dari kementerian perburuhan menurut 「Acara pelaksanaan Jaminan pembayaran upah」 Pasal 5
Obyek pembayaran sesuatu yang menggantikan pembayaran gaji
- Tenaga kerja yang dapat menerimasesuatu yang menggantikan pembayaran gaji adalah sudah 6 bulan lebih bekerja di dalam bidang tersebut lalu ketika majikan mengalami pembayaran sesuatu yang menggantikan pembayaran gajilalu sejak hari itu dalam 3 tahun sebelumnya dia menjadi obyek tenaga kerja yang dapat menerima sesuatu yang menggantikan pembayaran gaji. (「Acara Pelaksanaan Jaminan pembayaran upah」 Pasal 7 Ayat 8).
1. Apabila sudah ada keputusan untuk permulaan prosedur pemulihan menurut 「Undang-undang Jaminan Pembayaran Upah」 Pasal 7 ayat 1 butir 1 atau keputusan tentang pembacaan kepailitan menurut 「Undang-undang Jaminan Pembayaran Upah」pasal 7 ayat 1 butir 2, maka akan jatuh pada hari pengajuan tersebut.
2. 「UU tentang pemulihan debitur dan kepahilitan」, maka setelah mengajukan permulaan prosedur pemulihan, bila pengadilan memutuskan kepailitan hari pengajuan atau hari pemutusan
3. 「Acara pelaksanaan Jaminan pembayaran upah」 Pasal 4ayat 3. Jika ada pengakuan fakta tentang kepailitan maka hari pengajuan dari pengakuan fakta.(Apabila hari terakhir itu adalah tanggal merah maka mengajukan hari berikut sehingga yang dimaksud adalah hari terakhir dari masa pengajuan, bila ada 2 fakta lebih yang menjadi pengakuan fakta maka hari pengajuan yang pertama menjadi hari tersebut.
Permintaan dan pembayaran sesuatu yang menggantikan pembayaran gaji
- Orang yang ingin menerima sesuatu yang menggantikan pembayaran gajisetelah majikan yang bersangkutan mengalami kebangkrutan atau kepailitan lalu dalam 2 tahun ia harus mengajukan permintaan sesuatu yang menggantikan pembayaran gaji. (「Acara pelaksanaan Jaminan pembayaran upah」 Pasal 9 Ayat 1).
※ Tenaga kerja belum dewasa pun dapat mengajukan pembayaran sesuatu yang menggantikan pembayaran gaji secara mandiri(「Jaminan pembayaran upah」 Pasal 11 Ayat 3). Masa kehangusan sesuatu yang menggantikan pembayaran gaji
Masa kehangusan sesuatu yang menggantikan pembayaran gaji
- Bilamana hak untuk menerima sesuatu yang menggantikan pembayaran gaji tidak digunakan dalam 3 tahun, hak itu akan menjadi hangus(「Acara pelaksanaan Jaminan pembayaran upah」 Pasal 26 Ayat 1).
Perlindungan「UU Jaminan Pembayaran Pensiunan」
UU Jaminan Pembayaran Pensiunan
- Sistem pembayaran uang pensiun adalah tenaga kerja pensiun atau meninggal dunia maka hubungan kerja berakhir lalu uang yang ditabung oleh majikan dibayarkan secara sekaligus.
- Majikan dari suatu usaha atau tempat usaha yang mempekerjakan tenaga asing mendaftarkan diri kepada asuransi keluar untuk tenaga kerja asing dalam rangkah mengantisipasi keluar mereka dari keimigrasian. Bila sudah ikut dalam asuransi ini maka dianggap sudah memasukan diri kepada「UU Jaminan Pembayaran Pensiunan」(「UU tenaga asing」 Pasal 13).
Obyek pembayaran uang pesangon
- Majikan yang sudah mengadakan sistem pembayaran pesangon harus membayar pesangon itu bilamana seorang tenaga pekerja 1 tahun lebih. Tetapi hanya jika ada permintaan dari tenaga kerja, sebelum tenaga kerja pensiun, uang pesangon itu dapat dibayar sebelum dia keluar. (「UU Jaminan Pembayaran Pensiunan」 Pasal 8).
Masa pembayaran uang pesangon
- Bilamana tidak ada persepakatan oleh kedua pihak tentang masa pembayaran pesangon maka ketika terjadi alasan pembayaran pensiun yaitu dilakukan dalam 14 hari. (「UU Jaminan Pembayaran Pensiunan」 Pasal 9).
Jumlah uang pesangon
- Jumlah uang pesangon itu gaji sebulan selama satu tahun bekerja terus. (「UU Jaminan Pembayaran Pensiunan」 Pasal 8 Ayat 1).
Masa kehangusan uang pesangon
- Apabila hak untuk pesangon tidak dilaksanakan dalam 3 tahun maka hak tersebut akan menjadi hangus. (「UU Jaminan Pembayaran Pensiunan」 Pasal 10).
※ Ketika seorang tenaga kerja yang sudah memenuhi standar yang ditetapkan seperti kebesaran ukuran tempat usaha, ketika ia meminta pembayaran, semua atau sebagian biaya dalam pembuatan surat penagihan dari ahli bantuan hukum, dan biaya konfirmasi fakta dapat diberi tunjangan. (「Undang-undang Jaminan Obligasi Upah 」 Pasal 7 ayat 4 dan 5 ).
Pembayaran pesangon terlebih dahulu
- Apabila majikan mengalami kebangkrutan atau terpaksa menjual harta karena krisis management maka uang pesangon yang terakhir selama 3 tahun memprioritaskan daripada pembayaran yang lain seperti pajak, iuran dan obligasi yang lain. (「UU Jaminan Pembayaran Pensiunan」 Pasal 12 Ayat 2).
※ Dalam keadaan ini, uang pesangon dihitung dengan gaji yang merata terhadap 30 hari setahun. (「UU Jaminan Pembayaran Pensiunan」 Pasal 11 Ayat 3). Bilamana tenaga kerja hanya bekerja 3 bulan kurang maka penghitungan upah merata dilakukan secara proporsional. (「UU Perburuhan」 Pasal 2 Ayat 1 -6).
- Uang pesangon yang bukan uang pesangon yang terakhir 3 tahun dapat dibayar daripada pajak, iuran dan obligasi yang lain. Terkecuali pajak iuran dan hak pengadaian. (「UU Jaminan Pembayaran Pensiunan」 Pasal 12 Ayat 1).
Pemulihan hak yang berkaitan dengan Perburuhan
Pemuliahan hak perburuhan bagi tenaga asing
- Apabila terjadi masalah yang berkaitan dengan perburuhan bagi seorang tenaga asing ① konsultasi dengan instansi pemecahan masalah di dalam tempat usaha, ② mengajukan pertolongan instansi perburuhan tenaga daerah, ③ permintaan pertolongan komite perburuhan, ④ mengajukan pertolongan kepada human rights nasional, ⑤ pengadilan oleh pemerintah yudikati, ⑥ dukungan dari badan pertolongan hukum Korea.
- Tempat yang dihubungi adalah sebagai berikut
Tempat yang dihubungi adalah sebagai berikut

Nama instansi

Tempat dihubungi

Pemerintah perburuhan daerah

Pusat ketenagaan nasional (www.work.go.kr/utility/CenterMapGuidance.jsp?m=7&s=1&menuId=M200800007&mId=M200800160&mapm=1®ion_cd=11)

Homepage perburuhan ketenagaan (www.moel.go.kr)

Pusat konsultasi perburuhan ketenagaan (☎1530)

Komite Perburuhan

Komite perburuhan daerah (www.nlrc.go.kr)

Human Rights Nasional

www.humanrights.go.kr, ☎1331

Yayasan bantuan hukum

Yayasan bantuan hukum, www.klac.or.kr, ☎02-532-0132

.